Kuis Peran Lembaga Lembaga Negara

Froggy Jumps

Parties jouées 9

Créer une copie

À propos de cette activité

Kuis Peran Lembaga Lembaga Negara

Créé par

emie ayame

Indonesia

Téléchargez la version pour jouer sur papier

Top 10 résultats

#	Jeux	Précision	temps
1	Kelompok 3 5 Février 2026	% 90	10:58
2	elsa 28 Janvier 2026	% 80	01:24
3	celsea 28 Janvier 2026	% 73	02:51
4	k 4 5 Février 2026	% 70	11:59
5	Kelompok 1 5 Février 2026	% 65	09:49
6	amaall 28 Janvier 2026	% 47	07:09
7	c 28 Janvier 2026	% 0	01:44

Voulez-vous apparaître dans le Top 10 de ce jeu? Connectez-vous pour vous identifier.

Créez votre propre jeu gratuite à partir de notre créateur de jeu

Affrontez vos amis pour voir qui obtient le meilleur score dans ce jeu

Créer un défi

Ethos, Pathos, and Logos Quiz

Kristine Vester

United States

(137)

Test your knowledge of ethos, pathos, and logos with these 10 questions on examples of persuasive techniques.
pizza

Lorelay Tyana

Romania

(277)

joc despre pizza
Bill of Rights Game - The Constitutionalist

Doni The Don

United States

(92)

Test your knowledge on the Bill of Rights. A fun way to test your knowledge and focus on where you need to improve.
Phlebotomy Order of Draw Quiz

Pamela Chapman

United States

(64)

Test your knowledge of the order of draw in Phlebotomy with these 10 questions!
The Integumentary System

Breanna Nesbitt

United States

(59)

Functions and Structures of the skin

		%
	Anonyme	%
		%
		%

Imprimez votre jeu

Kuis Peran Lembaga Lembaga Negara


Froggy Jumps Kuis Peran Lembaga Lembaga NegaraVersion en ligne Kuis Peran Lembaga Lembaga Negara par emie ayame 1 Peran lembaga negara di bidang sosial tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga a Memberdayakan masyarakat agar Mandiri b Mengendalikan kegiatan ekonomi rakyat c Menetapkan sanksi bagi masyarakat 2 BPJS dikategorikan sebagai badan hukum publik karena a Bergerak di bidang pelayanan umum nonpemerintah b Menyelenggarakan jaminan sosial untuk masyarakat c Memberikan keuntungan bagi negara 3 Makna keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan tidak selalu berarti keterlibatan fisik, melainkan juga a Pengawasan terhadap kebijakan pemerintah b Pelaksanaan peran sesuai kedudukan dan kemampuan c Kewajiban mengikuti pelatihan militer 4 Perbedaan mendasar antara Kementerian Pertahanan dan TNI terletak pada aspek a Perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis b Tanggung jawab terhadap keamanan masyarakat c Kedudukan sebagai alat negara 5 Keterlibatan negara dalam bidang kebudayaan bertujuan untuk a Menjaga keberlangsungan nilai budaya di tengah perubahan zaman b Mengarahkan perkembangan budaya agar sesuai dengan kepentingan nasional c Menyeragamkan budaya sebagai identitas nasional 6 Kepercayaan publik terhadap stabilitas negara secara filosofis bersumber pada a Konsistensi lembaga negara dalam menjalankan otoritas sesuai spesialisasi fungsinya b Kemampuan pemerintah dalam mengakomodasi seluruh kegiatan ekonomi warga secara langsung c Keseragaman pola pikir antara pengelolaan negara dan dinamika aspirasi kelompok mayoritas 7 Dalam ekosistem politik fungsi pengawasan seringkali dianggap menghambat percepatan pembangunan. Namun, esensi dari pengawasan tersebut adalah a Mempercepat proses transformasi kebijakan publik akibat adanya terhadap krisis ekonomi global b Memberikan legitimasi hukum bahwa setiap tindakan kekuasaan memiliki landasan penerapan yang sesuai c Menjamin bahwa sikap asuransi tampak minoritas dapat diakomodasi dalam praktik hukum terbaru 8 Stabilitas moneter merupakan pilar ekonomi nasional. Parameter teknis yang menandai keberhasilan peran bank sentral dalam konteks ini adalah a Peningkatan cadangan devisa melalui pembatasan akses pasar bagi produk manufaktur asing b Mitigasi volatilitas nilai tukar untuk menjaga ekspektasi inflasi dan kepastian usaha c Optimalisasi penyaluran likuiditas untuk menandai proyek strategi nasional secara mandiri 9 Intervensi negara sebagai regulator ekonomi melalui penerbitan kebijakan bertujuan untuk a Menghilangkan kompetisi antara pelaku usaha guna mencapai stabilitas harga yang absolut b Memberikan perlindungan subsidi penuh bagi pengusaha lokal agar mampu mendominasi pasar c Mengoreksi distorsi pasar agar tercipta arena persaingan yang adil bagi seluruh pelaku ekonomi 10 Menteri negara dalam sistem presidensial merupakan pembantu presiden. Implikasi dari kedudukan ini dalam sistem pemerintahan adalah a Kewenangan menteri bersifat derivatif yakni bersumber dari delegasi tugas oleh pemimpin eksekutif b Menteri memiliki otonomi penuh dalam menentukan arah kebijakan sektor tanpa supervisi pimpinan c Menteri secara kolektif bertanggung jawab kepada lembaga legislatif atas kinerja sektoralnya 11 Kehadiran komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) dalam tata kelola ekonomi dimaksudkan untuk a Mencegah perilaku penyalahgunaan posisi dominan yang dapat menghambat akses pasar b Mengatur struktur pemilihan modal agar tidak terjadi pemusatan pada pihak asing c Menetapkan standarisasi harga komoditas utama untuk menjaga daya beli rakyat bawah 12 Isu lintas sektoral yang mengalami kebuntuan koordinasi di tingkat Kementerian teknis diselesaikan melalui a Penyerahan keputusan kepada dewan perwakilan untuk dilakukan pemungutan suara nasional b Diskusi strategis di tingkat Kementerian koordinator untuk menghasilkan putusan yang integratif c Pembatalan seluruh draft kebijakan untuk dilakukan pengkajian ulang oleh lembaga independen 13 Negara bertanggung jawab atas Kesejahteraan Sosial melalui perlindungan bagi masyarakat rentan. Secara konstitusional peran ini diwujudkan dengan a Menghapuskan seluruh pungutan pajak bagi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan b Menjamin distribusi kekayaan negara secara merata melalui sistem bagi hasil ekonomi nasional c Menyelenggarakan skema perlindungan sosial untuk memitigasi resiko sosial masyarakat lemah 14 Prinsip non diskriminasi dalam pelayanan nan sosial menuntut lembaga negara untuk a Memprioritaskan bantuan kepada warga negara yang berdomisili di wilayah konflik militer b Menyelenggarakan pelayanan berdasarkan standar kebutuhan tanpa melibat atribut identitas c Memberikan kompensasi lebih kepada warga negara yang telah lama mengabdi pada negara 15 Dalam konteks otonomi daerah, peran dinas sosial di tingkat kabupaten/kota ditekankan pada a Fungsi fasilitasi dan pemberdayaan potensi kesejahteraan di tingkat lokal b Pemegang otoritas tertinggi dalam penentuan standar kemiskinan yang berbeda dari pusat c Kewenangan untuk membatalkan program jaminan sosial pusat jika dianggap tidak relevan 16 Kebudayaan jasmaniah(material culture) dalam analisis sosiologis didefinisikan sebagai a Kekuatan spiritual masyarakat yang digunakan untuk menjaga kesucian peninggalan sejarah b Produk fisik hasil olah Cipta manusia untuk memfasilitasi adaptasi terhadap lingkungan c Aturan perilaku tertulis yang diwariskan untuk mengatur cara berpakaian warga negara 17 Sistem pertahanan rakyat semesta mengikutsertakan warga negara sebagai komponen pendukung.Hal ini bermakna a Keterlibatan masyarakat dalam bela negara merupakan perwujudan hak dan kewajiban hukum b Setiap warga negara secara otomatis menjadi anggota chat dengan militer yang siap tempur c Masyarakat sipil diberikan wewenang untuk melakukan penangkapan terhadap musuh negara 18 Pengelolaan aset di kementerian yang membidangi pertahanan harus dilakukan secara akuntabel dengan tujuan a Menerapkan klasifikasi akses terbatas pada data inventaris guna menjaga kerahasiaan negara b Meningkatkan profitabilitas aset militer melalui kerjasama komersial dengan pihak asing c Membangun postur pertahanan yang kredibel melalui efisiensi penggunaan sumber daya 19 Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara memiliki spesialisasi peran dalam a Melakukan operasi militer selain perang di wilayah konflik yang melibatkan kedaulatan b Menyelenggarakan ketertiban,pelayanan,masyarakat dan penegakan hukum dalam negeri c Menyusun regulasi Pertahanan Nasional yang melibatkan unsur kekuatan sipil bersenjata 20 Pelaksanaan tugas lembaga negara yang menentang dari pusat hingga ke daerah merupakan strategi untuk a Menjamin koherensi pelaksanaan kebijakan strategis nasional di seluruh jenjang wilayah b Menghilangkan variasi kebijakan daerah agar tidak terjadi persaingan antar kepala daerah c Memastikan pengawasan anggaran dilakukan secara sentralistik tanpa keterlibatan daerah

Vous pouvez intégrer le jeu dans un LMS compatible avec LTI 1.1 ou LTI 1.3 comme Canvas, Moodle ou Blackboard. Les scores seront ainsi automatiquement enregistrés dans le carnet de notes de la plateforme.

Kuis Peran Lembaga Lembaga Negara

Froggy Jumps

À propos de cette activité

Créé par

Téléchargez la version pour jouer sur papier

Top Jeux

Froggy Jumps

Ethos, Pathos, and Logos Quiz

Froggy Jumps

pizza

Froggy Jumps

Bill of Rights Game - The Constitutionalist

Froggy Jumps

Phlebotomy Order of Draw Quiz

Froggy Jumps

The Integumentary System

Froggy Jumps

Kuis Peran Lembaga Lembaga NegaraVersion en ligne

par emie ayame

Peran lembaga negara di bidang sosial tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga

BPJS dikategorikan sebagai badan hukum publik karena

Makna keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan tidak selalu berarti keterlibatan fisik, melainkan juga

Perbedaan mendasar antara Kementerian Pertahanan dan TNI terletak pada aspek

Keterlibatan negara dalam bidang kebudayaan bertujuan untuk

Kepercayaan publik terhadap stabilitas negara secara filosofis bersumber pada

Dalam ekosistem politik fungsi pengawasan seringkali dianggap menghambat percepatan pembangunan. Namun, esensi dari pengawasan tersebut adalah

Stabilitas moneter merupakan pilar ekonomi nasional. Parameter teknis yang menandai keberhasilan peran bank sentral dalam konteks ini adalah

Intervensi negara sebagai regulator ekonomi melalui penerbitan kebijakan bertujuan untuk

Menteri negara dalam sistem presidensial merupakan pembantu presiden. Implikasi dari kedudukan ini dalam sistem pemerintahan adalah

Kehadiran komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) dalam tata kelola ekonomi dimaksudkan untuk

Isu lintas sektoral yang mengalami kebuntuan koordinasi di tingkat Kementerian teknis diselesaikan melalui

Negara bertanggung jawab atas Kesejahteraan Sosial melalui perlindungan bagi masyarakat rentan. Secara konstitusional peran ini diwujudkan dengan

Prinsip non diskriminasi dalam pelayanan nan sosial menuntut lembaga negara untuk

Dalam konteks otonomi daerah, peran dinas sosial di tingkat kabupaten/kota ditekankan pada

Kebudayaan jasmaniah(material culture) dalam analisis sosiologis didefinisikan sebagai

Sistem pertahanan rakyat semesta mengikutsertakan warga negara sebagai komponen pendukung.Hal ini bermakna

Pengelolaan aset di kementerian yang membidangi pertahanan harus dilakukan secara akuntabel dengan tujuan

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara memiliki spesialisasi peran dalam

Pelaksanaan tugas lembaga negara yang menentang dari pusat hingga ke daerah merupakan strategi untuk